Kisi-kisi Quizizz Sejarah Indonesia kelas 12

 

KISI-KISI QUIZIZ KELAS XII SEJARAH INDONESIA

MA MA’ARIF AL-MA’MUN

 

Mobilisasi PKI tahun 1948

Sejak Juni 1948 para tokoh PKI mengerahakan massa untuk melancarkan aksi sepihak ke daerah Surakarta, Solo, Kediri, dan Puwadadi, adapun saran yang disampaikan para Tokoh PKI adalah dengan mengambil alih tempat-tempat strategis

Rera

Pemberontakan PKI di Madiun 1948 berkaitan erat dengan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Rera merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet Hatta melalaui Penetapan Presiden No.14 tanggal 4 Mei 1948

Kabinet Hatta dalam sidang BPKNIP menyatakan bahwa RERA dilaksanakan karena telah terjadi penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jikalau tidak dilakukan rasionalisasi maka negara akan mengalami inflasi yang sedemikian parah. Untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapatkan lapangan kerja yang baru untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Lubang Buaya tempat PKI memasukan mayat

Latihan kemiliteran kader-kader PKI di daerah Lubang Buaya adalah sebagai persiapan untuk mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya

Gerakan yang terjadi tanggal 30 September 1965 menimbulkan perubahan yang besar pada keberlangsungan Negara Indonesia. Salah satu dampak yang timbul dari gerakan Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI dan KAPPI. Yang mengatasnamakan gerakan tersebut dengan TRITURA

 

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Selain ancaman dari pihak asing yang ingin kembali menjajah, bangsa Indonesia menghadapi ancaman dari bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya adalah gerakan komunis yang ingin mendirikan negara komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia sudah melakukan pemberontakan berulang kali sejak tahun 1926. Puncaknya, terjadi peristiwa G30 S/PKI tahun 1965. Bahaya komunis juga dianggap sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai. Hal mendasar yang menyebabkan paham komunis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pancasilais karena komunisme bersifat ateis tidak mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

 

Pada tanggal 17 Agustus 1948 Indonesia dan Belanda sepakat untuk menandatangani perjanjian Renville, namun isi perjanjian renville yang desepakati menimbulkan pro dan kontra, salah satunya adalah Kartosuwiryo yang menganggap dengan ditandatanganinya perjanjian Renville Jawa Barat seakan diserahkan kepada Belanda

 

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar dilatarbelakangi ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang berarti bahwa KGSS lebur dalam TNI

 

Upaya pemerintah dilakukan melalui jalan kooperatif antara lain dengan membuka dialog antara M Hatta dengan kelompok Daud Beureuh dan selanjutnya ditindaklanjti dengan menyelenggarakan kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17-28 Desember 1962 Hasil keputusan dalam musyawarah tersebut dituangkan dalam Keputusan Perdana Menteri RI No.1/ Misi/ 1959 tanggal 26 Mei 1959. Kemudian, dilanjutkan dengan keputusan penguasa perang tanggal 7 April 1962, No.KPTS/PEPERDA 061/3/1962 tentang pelaksanaan ajaran Islam bagi pemeluknya di Aceh

 

Tentara Hisbullah termasuk kelompok yang memiliki andil besar dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan upaya mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka, dengan melibatkan beberapa Tokoh sebagai dalangnya. Antara lain Kartosuwiryo, Amir Fatah, Kyai Sumolangu

 

Beberapa hari menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-74, Sardjono Kartosoewirjo salah seorang anak dari Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang pernah memimpin gerakan DI/TII di Jawa Barat beserta sejumlah keturunan tokoh DI/TII yang lain, pada Selasa (13/8/2019) melakukan ikrar setia kepada NKRI di depan Menko Polhukam. Hal tersebut merupakan ihktiar pemerintah Indonesia untuk menyatukan rakyat Indonesia dalam NKRI tanpa kecuali

 

Soumokil

Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dan mempertahankan bentuk negara federal

 

Pasukan Andi Aziz merupakan mantan pasukan KNIL yang menolak masuknya APRIS ke Makasar, penangkapan terhadap sejumlah pasukan APRIS oleh Andi Aziz merupakan sikap penolakannya atas kedatangan TNI

 

Sultan Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabantanya yang hanya sebagai mentri tanpa portofolio. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, harus ditembak mati

 

APRA

APRA memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan datangnya pemimpin yang adil seperti yang dituliskan dalam kitab Jayabaya tentang datangang “Sang Ratu Adil” dan Westerling pun menamai gerakan ini dengan Angkatan perang Ratu Adil”

 

Gerakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL.

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Hal ini disebabkan karena pada masa awal kemerdekaan, terjadi pertentangan antar partai, gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali, munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan dan munculnya gangguan keamanan dalam negeri.

Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu PNI.

Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan Parlementer.

 

Sutan Sjahrir

Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan kabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang.

Parlementer

Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer agar demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar.