PEMILU 1971, PEMILU 1977, DAN MALARI

 PEMILIHAN UMUM 1971: AWAL MULA KEJAYAAN GOLKAR

Setelah Soeharto menjadi presiden, ia tidak langsung menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi. Pemilu yang seharusnya digelar tahun 1968 sesuai dengan ketetapan MPRS XI 1966, malah diubah oleh Soeharto menjadi pemilu 1971.

Pemilu 1971 memiliki peserta 9 partai ( Partai katolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia) dan Golongan Karya. (Poesponegoro, 2008: 659)

Partai politik berusaha memenangkan pemilihan dan bertahan dengan kursi yang ada. Sedangkan Golongan Karya menawarkan asa baru dengan label pembangunan Indonesia seperti yang direncanakan orba tahun 1966.

Saat itu masyarakat tidak percaya dengan partai politik, sehingga momentum itu dimanfaatkan dengan baik oleh Golongan Karya. Pemerintah Orba juga membuat kebijakan untuk memenangkan Golongan Karya. (Nishihara, 1972: 19-21)

Pada prakteknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Pemerintah merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya pada Golkar.

BAGAIMANA HASILNYA?

Pemilu digelar 4 tahun setelah Soeharto tepatnya 5 Juli 1971.

Pemilihan umum 1971 untuk DPR, parpol mendapat jatah 124 kursi, golkar 241 kursi, dan ABRI* 75 kursi. Untuk kursi DPR menunjukkan hasil sebagai berikut: Golkar memperoleh 227 kursi (62,80%), PNI 20 kursi (5,55%), Parkindo 7 kursi (1,94%), dan Partai Katolik memperoleh 3 kursi (0,83%), sementara IPKI dan Partai Murba tidak memperoleh satu kursi pun di DPR. (Puspoyo, 2012: 119)

Jatah kursi MPR adalah: Parpol 168 kursi, golkar 547 kursi, dan utusan daerah 130 kursi.

HIKMAH YANG BISA DIAMBIL

Dari pemilu 1971 kita belajar bahwa apabila pemerintahan sipil tidak mampu untuk mengendalikan negara, maka kepercayaan rakyat dan pemerintahan akan diambil alih oleh militer.

______________
______________
*Note: ABRI diberikan kursi karena ABRI tidak menggunakan hak pilihnya untuk menghindari perpecahan ABRI dan menjaga keutuhan NKRI.


______________
______________

SUMBER::::

KPU.

Laporan hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilihan Umum 1971 dan 1977.

Nishihara, Masashi (1972) Golkar and the Indonesian Elections of 1971. New York: Monograph Series.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto (2008) Sejarah Nasional Indonesia jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Puspoyo, W. (2012). Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia.