ISLAM DAN DEMOKRASI TERPIMPIN PART I

 

ISLAM DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

PROSES KRISTALISASI

( Juli 1959- Desember 1960)

INTERMEZO

Gambaran Umum Situasi Politik

Demokrasi terpimpin dimulai pada 5 juli 1959, ditandai dengan adanya dekrit presiden yang berisi 1) pembubaran konstituante, 2) Berlakunya kembali UUD'45, 3) pembentukan MPR dan DPA. (Poesponegoro, 2008:385)

Pada 11 Juli 1959 (seminggu setelah Dektrit 5 juli), Soekarno mengumumkan kabinet yang baru, menggantikan Kabinet Djuanda yang mengembalikan mandat pada 6 juli. Kabinet itu dinamai kabinet kerja. Kabinet kerja ini menjadi alat Soekarno menegakan demokrasi terpimpin yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. 

Demokrasi gaya baru ini telah membawa Soekarno ke puncak kekuasaan yang memang sudah lama ia dambakan, tapi karena fondasinya tidak kokoh, sistem ini pulalah yang akhirnya membawa kejurang kehancuran politik untuk selamanya. 

Soekarno terkubur bersama sistem yang diciftakannya, walaupun jasanya dalam pergerakan kemerdekaan dan penciftaan kesatuan bangsa tidak akan dilupakan orang.

Sekitar enam setengah tahun sistem ini beroperasi dalam sejarah kontemporer Indonesia, secara politik umat islam tidak hanya berbeda pandangan, bahkan terpecah belah, berhadapan dengan sistem yang diciftakan oleh Soekarno. 

GIMANA SIH KEADAAN UMAT ISLAM WAKTU DEMOKRASI TERPIMPIN?

Umat islam waktu itu diberi pilihan, mau ikut demokrasi terpimpin atau tidak. Pada akhirnya umat islam terpecah jadi 2 kubu. NU, PSII dan Perti mendukung, sedangkan Masyumi menentang.

NU lebih dekat pada PNI dan PKI ketimbang Masyumi. Masyumi yang beraliansi dengan partai-partai kecil, seperti PSI dan Partai Katolik jelas tidak bisa menolong posisi politiknya dalam DPR yang semakin melemah.

Jika dilihat dari cita-cita demokrasi, pilihan Masyumi untuk menentang Soekarno adalah pilihan yang tepat, tapi budaya politik Indonesia waktu itu adalah otoriter, jadi suara minoritas mustahil untuk di dengar.

Situasi bagi Masyumi semakin memburuk, setelah pada akhir 1957, beberapa tokoh partai itu terlibat dalam pergolakan di Sumatra Tengah, walaupun mungkin dengan tujuan ingin menyelamatkan NKRI yang sedang “diuji coba” oleh beberapa panglima daerah Angkatan Darat dalam usaha menentang pemerintah pusat dibawah pimpinan Soekarno yang di dukung AH Nasution.

Bulan madu Soekarno-Nasution menjadi sangat menentukan bagi Soekarno. Tanpa sokongan Nasution tidak dapat dibayangkan bahwa Soekarno akan melangkah begitu jauh.

Demokrasi terpimpin dalam praktiknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi tapi minus demokrasi.

Mengapa semua ini terjadi? Salah satu penjelasan dapat ditelusuri pada praktik politik masa demokrasi liberal, ketika partai-partai begitu berkuasa, sehingga kepentingan negara secara keseluruhan sering terlantar.

Barang kali sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memang harus melalui proses jatuh bangun dalam uji coba sistem demokrasi.

Dari sudut kenyataan ini, dapat kita lihat Masyumi itu partai yang kurang sabar, keputusan-keputusan penting yang diambil terlalu idealis, yang akhirnya menghadapkan partai ini pada batu karang sejarah yang tak mampu ditembusnya.

Saat itu, NU baru “belajar” berpolitik mandiri, tapi kiprahnya dalam menghadapi situasi politik yang sedang berubah tampak lebih lentur, mungkin karena prinsip atau mencari pengalaman.

Penjelasan lain tentang mengapa harus demokrasi terpimpin, dapat pula dicari dari kenyataan bahwa Bung Karno tidak mau lagi jadi seseorang presiden yang hanya jadi simbol negara. Bung Karno ingin langsung memimpin pemerintahan.

Soekarno kecewa ketika Sutan Sjahrir pada pertengahan November 1945 berhasil membuat Soekarno-Hatta hanya jadi simbol negara dengan sistem parlementer.

Sistem parlementer menurut Soekarno tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena dalam prakteknya, parlemen malah ribut memikirkan partai masing ketimbang membangun negara. 

Keinginan Soekarno untuk berkuasa, langsung disampaikan pertama kali pada 28 oktober 1956. Pada waktu itu ia mengemukakan konsepsinya, yang antara lain berisi ide tentang pembentukan Dewan Nasional, dan keterlibatannya secara langsung dalam memimpin pemerintahan.

Lanjut ke part II ya gan