Jepang Zaman Samurai

A.  Awal munculnya pemerintahan Shogun di Jepang

Artikel ini masih dalam pengembangan.

Negara Jepang berdiri  pada 660 SM. Suku Yamato merupakan suku yang paling berkuasa di Jepang pada massa kuno, salah satu dari suku yamato yaitu Jimmu merupakan kaisar pertama di Jepang (Jimmu Tenno). 

Kaisar berkuasa di atas klan-klan dan keluarga-keluarga penguasa setempat, oleh karena itu kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam suatu Negara tidak boleh dikecam, karena Kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak di ganggu gugat. 

Sampai dengan tahun 1192 M daerah-daerah di Jepang di perintah oleh banyak keluarga klan yang saling berebut kekuasaan.

Sc pic: Travel detik.com

Di antara keluarga klan itu pada mulainya yang paling berkuasa ialah keluarga Fujiwara (Zaman Heian), yaitu keluarga yang hanya mementingkan keluarganya sendiri hingga kepentingan Negara dan rakyat kurang diperhatikan, sehingga banyak kecaman dari klan-klan maupun keluarga-keluarga lain. (Agung,2012:95)

Pada 1156-1160 terjadilah perang saudara  antara keluarga Taira dan keluarga Minamoto. Pada saat itu kemenangan jatuh ke tangan Taira. Sementara sisa keluarga Minamoto menyingkir dan menyusun kekuatan di Jepang Timur (di daerah kanto), dalam pertempuran kedua (1180-1185) keluarga Minamoto di bawah pimpinan Minamoto No Yoritomo berhasil menghancurkan  keluarga Taira. Dengan demikian keluarga Minamoto adalah penguasa satu-satunya di Jepang pada saat itu yang dipimpin oleh Yoritomo.

Sejak saat itu Minamoto No Yuritomo menjadi penguasa tertinggi di Jepang, namun tetap di bawah Kaisar. Ibu kota pun di pindahkan dari Kyoto ke Kamamura. Pada saat itu Kamamura menjadi pusat militer, administrasi dan hukum, sehingga zaman itu disebut  (zaman Kamamura). (Anggraeni, 2017: 11)

Organisasi pemerintahan militer di Jepang, disebut “Bakufu”. Sebagai pemimpinnya adalah Minamoto No Yuritomo yang pada 1192 M memakai gelar Shogun “Sei-i-Tai-Shogun” yang berarti “Generalisima penakluk suku timur”. Kata Shogun sebenarnya mempunyai arti yang mirip Generalisima, yaitu pemimpin tentara tertinggi, akan tetapi perkembangannya kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi “ diktator militer”. Dengan demikian di Jepang mulai munculah kediktatoran Shogun.

Era Shogun merupakan masa dimana kekuasaan tertinggi Jepang berada di bawah kepemimpinan damyo (tuan-tuan tanah) karena pada saat pemerintahan oleh kaisar, Jepang dalam keadaan memburuk dan tidak mampu menguasai pemerintahannya sehingga kekuasaan damyo semakin kuat  Adapun Kaisar hanyalah sebagai pelengkap Negara yang bertugas sebagai symbol negara serta acara-acara kenegaraan.

Pada Era ini kekuasaan Kaisar telah sepenuhnya diserahkan kepada tuan-tuan tanah atas kepemilikan tanah di Jepang. Tuan-tuan tanah inilah yang kemudian membentuk suatu pasukan yang disebut sebagai samurai (Bushido), semakin kuatnya pengaruh Damyo inilah yang nantinya mengantarkan mereka menjadi para shogun yang memimpin kekuasaan di jepang. Anggraeni,(2017:  https://chilviaanggraeni.wordpress.com/2017/05/03/awal-keshogunan-jepang/ )

             dengan demikian di Jepang muncul dualism Government ( dualisme dalam pemerintahan) yakni :

1.    Pemerintahan sipil yang berada di Kyoto dengan Kaisar sebagai kepala Pemerintahan

2.    Pemerintah militer yang berada di Kamamura dengan Shogun sebagai kepala Pemerintahan

          Pengganti-pengganti Minamoto No Yuritomo ternyata tidak mampu mempertahankan kekuasaan yang telah susah payah dirintis olehnya, bahkan akhirnya kekuasaan jatuh ketangan keluarga Hojo. Di masa ini kekuasaan kaisar masih dipertahankan.

          Pada waktu Jepang dibawah kekuasaan Keluarga Hojo (1199-1333) datanglah ancaman dari luar, yaitu salah satunya ialah bangsa Mongol yang berasal dari Asia Tengah. Bangsa Mongol pada masa itu menguasai sebagian besar Asia tengah dan Asia Barat,Eropa Timus dan Negara cina. Pada akhir abad ke XII M kaisar Kubilai Khan berhasil menaklukan Jepang.

          Jepang sendiri untuk menghadapi serangan bangsa Mongol seluruh keluarga (klan-klan) di Jepang yang tadinya saling bermusuhan akhirnya bersatu padu menghadapi Kubilai Khan, sehingga Jepang mampu mengusir bangsa Mongol tersebut. Meskipun demikian, pemerintahan di bawah keluarga Hojo makin lama makin lemah, dan penuh dengan kekacauan. Agung,(2012:99)

          Sampai tahun 1400, jumlah kelompok Samurai di Jepang mencapai 10% dari seluruh populasi di masyarakat, karena pada masa ini tidak ada peperangan. Keadaan aman tanpa perang belangsung hingga 1467 sebelum akhirnya pemerintahan Shogun melemah dan pada Daimyo mulai berusaha mengambil alih kekuasaan tertinggi dan era perang dimulai lagi.

          Diluar kericuhan yang terjadi dalam pemerintahan, muncul orang-orang kuat yang akan membentuk Negara Jepang baru yang kuat dan ingin menghapuskan semua perselisihan. Diantara pemimpin-pemimpin yang terkemuka antara lain: Oda Nobunaga (1534-1582 M), Hedeyoshi Toyotomi (1537-1598 M) dan Iyeyashu Tokugawa (1543-1616 M).

          Oda Nobunaga yang berkedudukan di Nagoya, pada 1568 M berhasil merebut Ibukota. Namun cita-citanya untuk menyatukan seluruh Jepang gagal. Setelah meninggal (1582 M), pimpinan diambil alih oleh Hideyoshi. Ia menjadikan Osaka sebagai Ibu kota pemerintahan militernya. Setelah berhasil mengatasi kericuhan dalam negeri, ia bermaksud untuk mengadakan ekpansi ke luar yakni ke Korea, karena korea akan di jadikan batu loncatan untuk memasuki Cina. Hideyoshi melakukan serangan ke Korea sebanyak dua kali yakni, pertama pada 1592 M, dan kedua pada 1597 M. Hadi,(2015:8), dan berhasil menduduki wilayah Korea, namun saying ia meninggal (1598) sebelum berhasil menikmati kemenangannya atas Korea.

          Hideyoshi kemudian digantikan oleh Iyeyashu Tokugawa dan ia lah yang mengorganisir pemerintahan Shogun. Keluarga Tokugawa semula membuka hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa dan mengijinkan misionaris Kristen menyebarkan agamanya ke seluruh negeri. Namun lambat laun  kehidupan ini berubah, bahkan akhirnya memusuhi agama Kristen, kaum Kristen ditindas, dikejar-kejar dan semua misionaris diusir, karena kaum Kristen dianggap akan menggulingkan Shogun.

          Sikap memusuhi agama Kristen ini sebenarnya telaah ada semenjak akhir pemerintahan Hideyoshi Toyotomi, dimana pada 25 Juli 1587; Hideyoshi mengeluarkan sebuah kebijakan yang melarang penyebaran agama Kristen dan mengusir semua misionaris dari Jepang. Sikap ini kemudian dilanjutkan oleh Iyeyashu Tokugawa dan pengganti-penggantinya.

          Perlawanan yang gigih dari orang-orang Kristen menimbulkan kecurigaan di pihak Shogun terhadap semua pedagang asing. Keluarga Shogun Tokugawa menjalankan Politik Isolasi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan mereka.

Sakoku (Politik Isolasi) yang dilakukan Pemerintah Jepang merupakan kebijakan luar negeri Jepang, yang mengatur bahwa orang Asing tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang dengan ancaman hukuman mati. Gustina,(2018: http://wartasejarah.blogspot.com/2018/01/politik-isolasi-jepang-sakoku.html )

Dengan politik Isolasi tersebut, pemerintah  feudal Tokugawa merasa yakin bahwa mereka dapat mencapai kedamaian di dalam maupun di luar wilayahnya. Memang perang telah berakhir, dan tata tertib masyarakat menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Suasana yang aman damai ini memberikan jaminan bagi rakyat untuk mencari nafkah dengan aman pula. Hal ini terbukti dengan naiknya tingkat kemakmuran bangsa jepang selama politik Isolasi. Supriyadi,(2014:7)

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Shogun di Jepang

Proses penyatuan wiayah Jepang menjadi satu Negara yang utuh di bawah satu pemerintahan yang utuh mencapai puncaknya pada era pemerintahan Tokugawa. Pemerintahan ini melanjutkan proses penyatuan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh ke-Shogun-an Kamakura dan ke-Shogun-an Muromachi. Upaya penyatuan wilayah Jepang juga pernah dilakukan oleh salah satu penguasa paling  terkenal pada masa akhir ke-Shogun-an Muromachi dan Azuchi Momoyama, yaitu bernama Oda NO Bunaga.

          Dalam sejarah Jepang, era pemerintahan ke-Shogun-an dikenal periode Bakufu. System pemerintahan yang dipimpin oleh para Shogun itu sebenarnya merupakan wujud kekuasaan pemerintahan oleh kaum militer. Sebagaimana diketahui, pada zaman ini kaum militer atau samurai, merupakan golongan masyarakat dengan strata social tertinggi di Jepang. Mereka pun memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kelas social manapun, sehingga para samurai adalah orang-orangpenting yang terpandang. Menurut septianingrum,(2017:85-87) mengemukakan bahwa kebijakan yang terjadi pada pemerintahan Keshogunan di bagi kedalam Empat Massa yaitu :

1.    Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Kamakura Tahun 1192-1333

a)      Mengadakan jabatan Shugo dan Jito

b)      Membentuk pemerintahan Bakufu

c)      Mengadakan Jabatan Shikken

2.     Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Muromachi Tahun 1333-1573

a)      Membentuk jabatan Kanrei (Penasehat Utama Shogun)

b)      Mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina dan Korea

c)      Mengatur kepemilikan tanah

3.    Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Azuchi Tahun 1573-1603

a)      Kebijakan pemerintahan sipil (menentukan pembagian tanah pertanian serta jumlah produksi pertanian, menentukan jumlah pajak yang harus di bayar)

b)      Kebijakan militer (penguasaan  Negara dengan kekuatan militer)

c)      Kegiatan beragama (membantu kegiatan misionaris-misionaris Ordo Jesuit ke Jepang untuk menyebarkan agama Kristen)

d)     Kebijakan terhadap istana (ikut membantu dalam soal keuangan dan turut ikut campur dalam keputusan di istana)

e)      Kebijakan Perdagangan (menjadikan politik pasar bebas (rakuichi rokuca) )

f)       Kebijakan Luar Negeri  (memaksa Korea membayar upeti kepada Jepang)

g)      Kebijakan kepegawaian (mengangkat pengikit berdasarkan prestasinya)

4.     Kebijakan Pemerintahan Keshogunan Togukawa Tahun 1192-1333

a)      Mengawasi para Daimyo

b)      Mengawasi hubungan dengan Kaisar

c)      Penerapan politik (Sokuku)

d)     Membagi Status Sosial dalam Masyarakat

B.  Berakhirnya pemerintahan Shogun di Jepang

          Setelah masa-masa sulit yang dihadapi pemerintahan Jepang pada periode 999-1500 M, pada akhirnya tahun 1600 M Jepang di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa (1606-1867) yang berpusat di Edo (Tokyo), berada pada suasana aman dan damai hal ini menjadi jaminan bagi rakyat Jepang dalam mencari nafkah. Yang menjadikan Zaman Edo (zaman Tokugawa), ini sebagai zaman yang sangat berpengaruh bagi Jepang sebelum Era Modern. Menurut Saripedia dalam Suryohadiprojo,(1982:28) mengemukakan :

Pemerintahan Tokugawa mengalami masa kejayaan panjang tetapi pada abad ke 19 kekuasaan Tokugawa mulai mengalami kemunduran. Kaum samurai makin mengalami kesulitan keuangan dan hutang yang terus meningkat. Di kota-kota mulai terjadi keteganga-ketegangan antara pedagang kaya dan pedagang miskin. Di desa-desa mulai adanya perbedaan antara yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah.

Di atas telah disebutkan bahwa selama pemerintahan Bakufu (Tokugawa) dengan Politik Isolasinya mula-mula mereka bias membawa Negara dalam suasana damai. Tetapi baik kedamaian itu sebenarnya pemerintahan Bakufu mempraktekan pemerintahan dengan tangan besi dan untuk kepentingan rezimnya. Keluarga Tokugawa sebagai keluarga Shogun terakhir yang memerintah Jepang sebellum restorasi mempunyai tata pemerintahan sebagai berikut:

1.    Shogun sebagai pemimpin pemerintahan. (Kaisar hanya sebagai lambing saja);

2.    Pada Daimyo: sebagai pemerintahan Gubernur/Provinsi;

3.    Para Samurai: sebagai serdadu.  

              Shogun Tokugawa berpegang teguh pada tradisi kuno yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Amaterasu Omokami dan memrintah dengan tangan besi. Shogun terakhir pada zaman Ke-Shogunan Tokugawa ialah Keiji, dengan Yedo sebagi ibu kotanya. Kota tersebut merupakan pusat administrasi dengan hukum dan undang-undangnya yang dapat menjamin supermasi bagi ke-Shogunan Tokugawa. Menurut Saripedia dalam Nurulhayati, (1987:33) mengemukakan :

            “Selama kurang lebih 250 tahun Jepang menutup diri dari pengaruh luar. Jepang tidak menyadari adanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa barat, terutama dalam bidang industry, perkembangan kapitalisme mengakibatkan revolusi industry, sehingga banngsa barat melihat luar negeri untuk mencari daerah pemasaran bagi industrinya dan mencari sumber bahan baku yang baru. Menjelang akhir abad ke-17 bangsa barat mendesak untuk mengadakan hubungan dengan cinda dan Jepang”.

      

          Amerika merupakan salah satu Negara Barat yang pertama-tama mencoba mematahkan politik Isolasi Jepang, dengan maksud ingin menjalin hubungan dagang dengan Jepang. Hal tersebut telah dicoba oleh Amerika Serikat sejak 1837 M, namun baru berhasil pada 1854 M. kapal Amerika Serikat : “The Morison” yang bertolak dali makau menuju Jepang, disambut dengan tembakan pengusiran oleh pendukung Bakufu  di teluk Edo, akibatnya kapal tersebut kembali ke Cantona.

          Pada 1853 M Amerika Serikat kembali mengirimkan armadanya di bawah komando  Matthew C.perry. pada bulan juli, kapal-kapal tersebut sudah masuk ke teluk Edo. Para pengikut Bakufu  ssangat heran melihat kedatangan kapal dengan senapan-senapan meriam tersebut, maka mereka menyebutnya “kapal hitam” (Kuro Fune).

          Perry menyampaikan surat presiden kepada Shogun, tanpa menghiraukan perlakuan bawahan Shogun lalu kemudia ia meninggalkan surat tersebut dengan pesan bahwa setahun kemudian armadanya akam kembali ke Jepang untuk memperoleh jawaban pemerintahan Bakufu.

          Pada setahun kemudian tepatnya 1854 M Perry dating kembali ke Jepang dengan armada yang lebih besar, yakni tujuh buah kapal perang yang kemudian berhasil memaksa pemerintahan Bakufu untuk membuka negaranya bagi bangsa bangsa Barat. Menurut Agung dalam I Ktut Suradjaja, (1984:18) mengemukakan :

“Setelah bangsa-bangsa barat berhasil masuk ke wilayah Jepang, kemudian menghasilkan sebuah Perjanjiankanagawa yang terjadi pada 31 maret 1954 M di Yokohama, yang berisikan 1).pelabuhan Shimoda dan Hokodate di buka untuk perdagangan asing 2).apabila awak kapal Amerika Serikat terdampar di pantai Jepang, maka kapal Jepang diharapkan untuk membantu mereka dan membawanya ke Shimoda atau Hokodate"

Setelah adanya perjanjian tersebut, kemudian terjadilah perjanjian-perjanjian serupa yang dibuat oleh pemerintahan Bakufu dengan Inggris yang diwakili oleh Laksamana Sterling. Dengan perjanjian ini kapal-kapal Inggris diizinkan berdagang di Nagasaki dan Hokodate.

          Dengan demikian Politik Isolasi yang dipertahankan oleh pemerintahan Bakufu berakhir. Jelas pula bahwa pembukaan Jepang bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan oleh paksaan dari luar. Dengan runtuhnya Politik Isolasi ini, maka golongan Samurai yang telan 3 ½ abad lamanya mengakui supremasi pemerintahan Bakufu  di bawah ke-Shogun-an Tokugawa akhirnya mulai sadar bahwa pemerintahannya adalah lemah, militernya tidak mampu lagi menahan serangan dari luar.

          Sejak terjadinya pembukaan Negara, pemberontakan dalam negeri semakin meningkat karrena rakyat Jepang tidak menginginkan perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemerintahan Tokugawa, terutama pihak kekaisaran karena perjanjian itu belum memperoleh izin dari Kaisar. Penandatanganan perjanjian ini menimbulkan kekesalan dan gerakan anti pemerintahan Bakufu  yang diwakili oleh Daimyo Tozama. Hal-hal yang mereka tantang antara lain adalah menentang adanya hubungan dagang dengan orang-orang asing, menginginkan pengembalian fungsi Politik kepada Kaisar, dan ingin menegakan kembali pemujaan terhadap Tenno dan agama Shinto serta kembali pada Shintonisme  yang murni sebagai reaksi dari Ryobu Shinto dan Budhisme. Saripedia,(2011: (https://saripedia.wordpress.com/tag/runtuhnya-pemerintahan-tokugawa/ )

Akibat dari penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintahan Tokugawa tidak lagi memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk melindungi mereka dari pengaruh liar dan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Alasan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin menggulingkan kekuasaan Tokugawa.

Setelah terjadinya beberapa peristiwa buruk, maka pada tahun 18867 pemerintahan Tokugawa menyerahkan kekuasaan pada Kaisar Meiji. Dengan demikian pemerintahan Tokugawa berakhir dan kekuasaan penuh berada di tangan kaisar.     
                                           

C.  Awal  munculnya pemerintahan Meiji di Jepang

          Pada tahun 1853, Komando Matthew C. Perry dari Amerika Serikat memasuki teluk Tokyo dengan kekuatan satu kuadron, sebanyak empat buah kapal. Satu tahun kemudian ia kembali memasuki wilayah Jepang dengan tujuh kapal Perangnya dan berhasil membujuk Jepang untuk membuat perjanjian persahabatan dengan negaranya. Pada tahun yang sama menyusul perjanjian-perjanjianserupa dengan Rusia,Inggris,Belanda, sehingga Jepang kembali terbuka bagi dunia luar.

          Perjanjian tersebut diubah empat tahun kemudian menjadi perjanjian perdagangan, dan kemudian perjanjian serupa dibuat dengan Prancis. Kejadian-kejadian tersebut berdampat meningkatkan tekanan arus social dan politik yang menggrogoti pondasi struktur feudal. Selama kira-kira satu dasawarsa kekacauan besar terjadi ppada sebagian wilayah Jepang, sampai system feudal ke-Shogun-an Tokugawa runtuh pada tahun 1867 dan kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada kaisar dalam Restorasi Maiji pada tahun 1868. Menurut Saripedia dalam Suradjaja,(1984:21) mengemukakan :

“Runtuhnya pemerintahan Tokugawa merupakan berakhirnya zaman Edo yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan Shogun Keiki kepada Kaisar Meiji. Zaman baru ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antara 1868-1912 M. Kaisar Meiji juga dipanggil sebagai kaisar Mutsuhiti. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti dengan Kyoto, dan pada tahun 1869 ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo”.

Pada masa inilah Jepang bergerak memodernisasikan diri dalam segala bidang, yang dikenal dengan Restorasi Meiji, dimana Jepang membangun system pemerintahan, ekonomi bahkan budaya dengan mencontoh Negara-negara Barat.

          Masa Meiji (1867-1912 M) merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah bangsa-bangsa. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai apa yang diinginkan di Barat memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Hal yang dicapai tersebut adalah pembentukan suatu bangsa yang modern, yang memiliki perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern, dan pola masyarakat yang modern.

          Dengan demikian, Restorasi Meiji tahun 1867 M tersebut merupakan suatu revolusi politik di Jepang Barat (Chosu,Satsuma,Hizen, dan Tosa). Restorasi berarti Pemulihan, di dalamnya terkandung untuk pembangunan dan pembaharuan. Dalam hal ini merupakan pemulihan kekuasaan Negara dari Shogun kepada Kaisar sebagai seorang yang berhak atas kekuasaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

          Setelah kaisar Meiji naik tahta, pada 6 april 1868 M, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang “Meiji Tenno” mengangkat Sumpah Jabatan (Gokajo No Goseimon) yang sangat penting terdiri dari lima pasal, yang menggambarkan garis besar asas-asas yang harus di anut oleh pemerintahannya. Isi piagam tersebut yakni:

1.    Asas Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu yang harus di pegang teguh. Semua peraturan Negara akan ditetapkan dengan jalan musyawarah. Dalam hal ini akan dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Setempat.

2.    Asas Persatuan

Seluruh rakyat Jepang dari yang rendah sampai tinggi harus bersatu dan sependapat, agar ketertiban dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Hak-hak bagi semua lapisan msyarakat akan dijamin oleh Negara.

3.    Asas Keadilan

Asas ini akan dipegang teguh oleh kaisar. Segaa tradisi lama yang merugikan bangsa dan Negara dihapuskan. Persamaan hak dan kewajiban akan dijadikan dasar kehidupan nasional.

4.    Asas pendidikan

Pendidikan yang merupakan kombinasi antara system pendidikan yang lama dengan yang baru (campuran cara berfikir Cina,dan Jepang, serta pendidikan Barat) akan dijadikan dasar bagi terciptanya Negara baru yang maju, dan modern seperti Barat. Dalam hal ini Jepang juga akan mengambil dan mempergunakan tenaga-tenaga asing yang cakap guna melaksanakan pembangunan bangsa dan Negara jepang. Septianingrum,(2017: 92)

Dari isi Sumpah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemerintahan Negara dipimpin oleh kaisar, dibantu rakyat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Restorasi yang di dimbil oleh Pemerintahan Meiji Tenno meliputi : 1) Bidang Politik, 2) Bidang Perekonomian, 3) Bidang Pendidikan, dan  4) Bidang Militer.

Sumber::::

Agung, Leo (2012) Sejarah Asia Timur 1. Yogyakarta: Ombak

Septianingrum, Anisa (2017) Sejarah Asia Timur: Dari Masa Peradaban Kuno Hingga Modern. Depok: Anak Hebat Indonesia

https://www.britannica.com/place/Japan/The-fall-of-the-Tokugawa (Diakses Kamis 11 November 2021)